Pemkab Bekasi Dorong Kenaikan Dana Alokasi Umum

Pemkab Bekasi usulkan penambahan dana alokasi umum untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah yang semakin besar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah mendorong penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran daerah yang kian meningkat, mulai dari belanja pegawai hingga program pembangunan prioritas.

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan langsung usulan ini saat menerima kunjungan Anggota DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, di Kantor Pemkab Bekasi, Senin (11/8/2025). Ia menegaskan bahwa penambahan DAU menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah.

Kebutuhan Anggaran Daerah Semakin Besar

Saat ini, DAU yang diterima Pemkab Bekasi mencapai sekitar Rp3,5 triliun per tahun. Asep berharap angka tersebut bisa ditingkatkan menjadi Rp4,5 triliun. Kenaikan ini, menurutnya, akan memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan warga.

“Kebutuhan daerah banyak, mulai dari pegawai, pembangunan, hingga layanan kesehatan. Oleh karena itu kami butuh adanya penambahan DAU dari pemerintah pusat,” ujar Asep di hadapan Aanya Rina Casmayanti.

Menurutnya, tanpa tambahan anggaran, beberapa program strategis berisiko tertunda atau bahkan tidak berjalan optimal. Hal ini akan berdampak pada pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Soroti Dana Bagi Hasil yang Dinilai Belum Seimbang

Selain mengusulkan penambahan DAU, Asep juga menyoroti dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Bekasi. Sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, Bekasi menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun, menurut Asep, besaran dana bagi hasil yang diterima daerah belum mencerminkan kontribusi tersebut.

“Kami berharap ada keseimbangan agar daerah juga mendapat manfaat optimal. Dan kami sangat mengharapkan itu,” tegasnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi formula pembagian dana dari pemerintah pusat, agar daerah yang menjadi motor ekonomi nasional juga memperoleh porsi yang memadai untuk membiayai kebutuhan warganya.

Kunjungan DPD RI: Inventarisasi Masalah Daerah

Sementara itu, Anggota DPD RI Aanya Rina Casmayanti menjelaskan, kunjungannya ke Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari agenda “belanja masalah” — istilah yang digunakan untuk menginventarisasi berbagai persoalan daerah secara langsung di lapangan.

Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang akurat, sehingga dapat disampaikan ke tingkat provinsi maupun pusat sebagai bahan rekomendasi kebijakan.

“Mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi kemaslahatan Kabupaten Bekasi. Kami yakin sinergi semua pihak akan memudahkan menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang ada,” ungkap Aanya.