Risiko Longsor TPA Sumurbatu Dievaluasi Imbas Tragedi Bantargebang

Risiko longsor TPA Sumurbatu kini tengah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi guna mencegah terulangnya tragedi memilukan di wilayah tetangga. Langkah antisipatif ini muncul sebagai respons cepat terhadap bencana longsor maut yang merenggut nyawa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (08/03/2026) lalu.

Kekhawatiran publik meningkat mengingat lokasi TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang berada dalam satu kawasan geografis yang bersinggungan. Karakteristik tumpukan sampah yang mencapai ketinggian puluhan meter di kedua lokasi tersebut menciptakan potensi bahaya yang serupa, terutama saat intensitas hujan meningkat di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai memetakan titik-titik rawan pada zona aktif pembuangan. Evaluasi ini mencakup stabilitas lereng gunungan sampah serta sistem drainase lindi yang berfungsi mengurangi tekanan air di dalam tumpukan. Jika drainase tersumbat, risiko pergeseran massa sampah akan meningkat drastis.

Urgensi Mitigasi Risiko Longsor TPA Sumurbatu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kecolongan. Upaya meminimalisir risiko longsor TPA Sumurbatu dilakukan dengan memeriksa kembali kemiringan lereng (slope) pada setiap zona. Idealnya, setiap gunungan sampah harus memiliki terasering atau tingkatan tertentu agar beban tidak tertumpu pada satu titik pondasi saja.

Selain faktor teknis, cuaca ekstrem menjadi variabel yang sulit diprediksi. Curah hujan yang tinggi dapat membuat struktur sampah menjadi jenuh air dan berat, sehingga sangat rentan mengalami “slumping” atau longsoran tiba-tiba. Pemkot Bekasi kini menyiagakan alat berat di titik-titik strategis untuk melakukan penataan ulang jika ditemukan tanda-tanda retakan pada gunungan sampah.

Petugas di lapangan juga mendapatkan instruksi untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemulung dan operator alat berat. Keamanan manusia menjadi prioritas utama dalam kajian risiko longsor TPA Sumurbatu kali ini. Area-area yang dianggap labil segera dipasangi garis pembatas agar tidak ada warga yang mendekat, terutama saat proses bongkar muat truk sampah berlangsung.

Secara teknis, TPA Sumurbatu memiliki tantangan tersendiri dibandingkan TPST Bantargebang. Luas lahan yang lebih terbatas memaksa pengelola untuk melakukan penumpukan secara vertikal. Kondisi inilah yang memperbesar risiko longsor TPA Sumurbatu jika tidak dibarengi dengan teknik pemadatan (compaction) yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah nasional.

Pakar lingkungan menyarankan agar Pemkot Bekasi mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi penguatan lereng, seperti pemasangan geogrid atau dinding penahan tanah di zona-zona kritis. Meskipun memerlukan biaya yang tidak sedikit, investasi pada infrastruktur keamanan jauh lebih berharga dibandingkan kehilangan nyawa akibat kelalaian mitigasi bencana.

Dampak sosiologis dari tragedi Bantargebang juga merembet ke warga sekitar Sumurbatu. Banyak warga yang bermukim di sekitar kaki gunungan sampah kini merasa was-was. Mereka berharap pemerintah bertindak nyata dalam menekan risiko longsor TPA Sumurbatu agar pemukiman mereka tetap aman dari ancaman material sampah yang bisa menerjang sewaktu-waktu.

Selain itu, koordinasi lintas wilayah antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta perlu ditingkatkan. Mengingat kedua lokasi ini hanya dibatasi oleh jalan dan pagar, pergeseran tanah di satu sisi bisa berdampak pada sisi lainnya. Diskusi mengenai manajemen krisis bersama menjadi hal yang mendesak untuk segera direalisasikan oleh kedua belah pihak.

Pemkot Bekasi juga berencana menggandeng tim ahli geoteknik untuk melakukan audit menyeluruh. Audit ini bertujuan untuk mengukur kekuatan daya dukung tanah di bawah tumpukan sampah yang sudah ada selama puluhan tahun. Data dari audit tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait kapasitas tampung maksimal guna mencegah risiko longsor TPA Sumurbatu di masa depan.

Di sisi lain, edukasi bagi para pekerja lapangan dan komunitas pemulung terus digencarkan. Mereka diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda alam sebelum terjadinya longsor, seperti keluarnya air lindi berwarna keruh secara mendadak atau adanya suara gemuruh dari dalam tumpukan. Kesadaran kolektif ini diharapkan mampu menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif.

Langkah jangka panjang yang tengah dikaji adalah percepatan pengoperasian teknologi pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy). Dengan mengurangi volume sampah yang masuk ke land-fill, beban tumpukan akan berkurang secara signifikan, yang secara otomatis juga akan menurunkan risiko longsor TPA Sumurbatu secara permanen.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan selama 24 jam penuh. Tim reaksi cepat dari BPBD dan DLH telah disiagakan untuk merespons segala kemungkinan terburuk. Transparansi informasi mengenai kondisi keamanan TPA juga dijanjikan akan terus diperbarui kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan.

Tragedi di Bantargebang harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengelola tempat pembuangan akhir di Indonesia. Keamanan kerja dan keselamatan warga sekitar tidak boleh dikorbankan demi mengejar target pembuangan harian. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap risiko longsor TPA Sumurbatu tetap menjadi agenda prioritas hingga kondisi dinyatakan benar-benar stabil dan aman.